 |
| Johansyah Syafri Saat Lakukan Peninjauan Lahan Bagi Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat. (Foto: Istimewa) |
BersamaKitaNews.com, Bengkalis - Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri meninjau langsung lahan bagi pembangunan gedung untuk program sekolah rakyat di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Jum'at (18/04/2025).
Program inisiasi ini dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
Dalam arahannya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri mengatakan bahwa program ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Bengkalis Kasmarni ingin menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadi pusat pendidikan.
"Alhamdulillah, kita memiliki lahan untuk diproses, tepatnya di kawasan dekat SDIT Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis ini. Setelah kita survey, ada dua alternatif yang akan kita ambil dan dilaporkan kepada pimpinan," ujar Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri.
Lebih lanjutnya, dimana lahan yang dibutuhkan pemerintah pusat ini adalah lahan kosong seluas 6,38 hektar dan pertama lahan kosong yang kita miliki dari laporan Kabid Aset itu seluas 5,86 hektar, kemudian jika kita gabungkan dengan gedung sekolah SDIT beserta bangunan yang ada dengan seluas lahan kita sebanyak 10 hektar.
"Kita masih menunggu laporan akurat dari Kabid Aset dan hari ini setelah dilakukan pengukuran, kita menginginkan lahan ini clear and clean, sehingga tidak ada hambatan ketika dilaksanakan pengerjaannya," sebutnya.
Tidak hanya itu, Johansyah Syafri juga meminta kepada Dinas Sosial sebagai penggerak utama untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan secepatnya harus membuat surat pengakuan bahwa lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ini benar ada.
"Kemudian kita akan merubahkan kembali proposal yang telah dimasukkan, sesuai dengan fakta dan real peninjauan hari ini. Kita juga harus bergerak cepat, karena kita dikejar waktu dengan batas waktu sekitar jam 00.00 WIB," imbuhnya.
Sementara itu, Kementrian PU diwakili BPPW Riau Hendri mengatakan bahwa lahan ini harus clear and clean dengan poin verifikasi. Apakah ini hak milik dan ada sertifikatnya serta tak sengketa itu sudah pasti.
"Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Selain itu, pembangunan tidak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah RT / RW di wilayah setempat," jelas Kementrian PU diwakili BPPW Riau Hendri.
Setelah semuanya selesai, maka tanah ini harus di hibah kepada Negara. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga harus cepat di Provinsi Riau hanya 8 kabupaten/kota yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah rakyat ini.
"Semoga niat baik kita diberikan kemudahan dan kelancaran Tanpa ada hambatan sekalipun," pungkasnya.
Dalam peninjauan lahan tersebut dihadiri, Kemensos (Abiseka) Fery Nanda Irawan, Kadis Sosial Paulina, Sekretaris BPKAD Firdaus, Sekretaris Dinas Sosial Eji Marlina, Kabid Aset BPKAD Ikram Noer, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Bengkalis Muhammad Ikhwan Syuhada, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Bengkalis Dani Satria, Perwakilan Dinas Pendidikan Dirhamsyah, Perwakilan DLH Dewi Eka Handayani dan perwakilan BPN Kabupaten Bengkalis.
(Maj/Bkn)
